Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Transparan dan Terpadu.
Pencarian Populer:
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan konservasi. Data ini menunjukkan pergeseran fungsi kawasan dari orientasi produksi menuju perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan.
Dataset
Total akses
Data ini merupakan angka gabungan yang merepresentasikan total keberhasilan upaya pemulihan ekosistem di seluruh bentang lahan. Angka ini mencakup luasan reboisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan negara dan luasan penghijauan yang dilakukan di luar kawasan hutan, seperti di lahan milik masyarakat atau lahan terlantar
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini menggambarkan penyesuaian fungsi kawasan hutan dari pemanfaatan produksi menjadi fungsi perlindungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan.
Data ini adalah rekapitulasi kuantitatif per provinsi untuk tahun 2024 yang melacak progres penyelesaian audit kinerja, mulai dari jumlah temuan, total rekomendasi yang diberikan, hingga status tindak lanjut yang tuntas dan yang masih tersisa.
Data ini menunjukkan jumlah pemegang izin berusaha yang aktif untuk kegiatan penangkaran reptil dengan tujuan komersial. Data ini disajikan per provinsi untuk tahun 2024.
Dataset ini menyajikan data jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Samarinda yang telah terbukti kompeten dan menerima sertifikat. Data dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), serta jumlah total lulusan dari SMKKN Samarinda.
Data ini menunjukkan luas areal total dan jumlah unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan cakupan spasial dan jumlah izin aktif untuk pemanfaatan hutan pada tahun tersebut.
Dataset ini menyajikan data jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi, diklasifikasikan berdasarkan status lahan tempat hotspot tersebut terdeteksi. Kategori status lahan meliputi Area Penggunaan Lain (APL), Cagar Alam (CA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Buru (TB), Taman Nasional (TN), dan Tubuh Air. Data dirinci per provinsi.
Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.
Dataset ini merinci jumlah penyuluh kehutanan yang bekerja di Dinas Provinsi dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Data disajikan per provinsi dan dipilah berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan)
Data ini menghitung total akumulasi luas kawasan hutan yang telah mendapat izin untuk kegiatan survei atau eksplorasi. Namun, fokusnya adalah untuk aktivitas di luar sektor pertambangan. Ini bisa terkait survei untuk infrastruktur, penelitian, atau pemetaan.
Jelajahi dataset direktorat dan unit kerja di bawah Kementerian Kehutanan