Data ini melacak perubahan fungsi yang terjadi di dalam internal kawasan konservasi. Ini mencatat luas area yang statusnya berubah dari satu jenis kawasan konservasi (misalnya Cagar Alam) ke jenis lainnya (misalnya Taman Nasional). Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian manajemen area lindung.

Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi tetap yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi terbatas. Data ini menggambarkan perubahan peruntukan fungsi hutan yang menyesuaikan kebijakan pengelolaan kehutanan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.

Jumlah kegiatan pengawasan dan audit yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap pemegang izin usaha di sektor kehutanan, seperti PBPH dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, mencerminkan upaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta pelaksanaan rencana kerja yang telah disetujui dalam periode tertentu.

Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.

Data ini menunjukkan capaian kumulatif persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hingga akhir tahun 2024. Data disajikan per provinsi dan mencakup luas area yang disetujui, jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlibat.

Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan lindung. Data ini mencerminkan perubahan peruntukan kawasan hutan dari fungsi produksi menuju fungsi perlindungan untuk menjaga kestabilan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.

Dataset ini menampilkan jumlah penyuluh kehutanan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Provinsi. Data disagregasi per provinsi dan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan).

Data ini mencatat perkembangan luas area Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang statusnya ditingkatkan menjadi Hutan Lindung (HL). Ini berarti kawasan yang tadinya boleh dieksploitasi terbatas, kini dialihkan fungsinya untuk perlindungan ekologi. Ini adalah data restorasi fungsi hutan.

Data ini menunjukkan nilai investasi yang terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) beserta jumlah unit PBPH yang mencatat investasi tersebut. Data dirinci per provinsi dan spesifik untuk tahun 2024. Ini menggambarkan total modal yang diinvestasikan dalam kegiatan pemanfaatan hutan berizin pada tahun 2024, serta jumlah izin yang terkait dengan investasi tersebut.