Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Transparan dan Terpadu.
Pencarian Populer:
Data ini menunjukkan jumlah realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat oleh Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) skala usaha besar di Indonesia, dirinci per provinsi, selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data ini menggambarkan volume kayu bulat yang benar-benar dimanfaatkan oleh industri pengolahan hasil hutan skala besar setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
Dataset
Total akses
Data ini secara spesifik mencatat total luas kawasan Hutan Lindung (HL) yang statusnya telah diubah menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT). Perubahan ini mengindikasikan area yang tadinya dilindungi kini boleh dieksploitasi secara terbatas. Ini adalah data alih fungsi kawasan.
Data ini mencatat seberapa luas area Hutan Lindung (HL) yang telah diturunkan statusnya menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). HPK adalah area yang pada akhirnya dapat dilepaskan untuk penggunaan non-kehutanan. Ini menunjukkan tahap awal konversi penuh kawasan lindung.
Data ini menyajikan total luas area daratan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang telah mengalami degradasi atau kerusakan fungsi ekologis secara signifikan. Lahan dikategorikan kritis ketika tutupan vegetasinya sangat minim, lapisan tanah atasnya telah hilang akibat erosi, dan produktivitas biologisnya menurun drastis.
Dataset ini mencatat jumlah total operasi pencegahan dan pengamanan kawasan hutan yang dilakukan setiap tahunnya. Data disajikan per provinsi, menunjukkan frekuensi kegiatan operasi di masing-masing wilayah.
Data ini menunjukkan jumlah pembentukan atau pendirian Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) baru setiap tahun selama periode 2020 hingga 2024. Data dirinci per provinsi dan menggambarkan penambahan unit KUPS yang terbentuk setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut.
Data ini menunjukkan jumlah luas area yang disetujui untuk program Perhutanan Sosial setiap tahun (atau periode tahun tertentu, yaitu 2007-2020 digabung, kemudian per tahun dari 2021 hingga 2024). Data dirinci per provinsi dan menunjukkan penambahan luas area persetujuan Perhutanan Sosial dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.
Data ini merupakan rekaman kuantitatif jumlah pemegang izin, baik perorangan maupun lembaga, yang memiliki perizinan sah dengan status aktif untuk melakukan kegiatan penangkaran aves untuk tujuan non-komersial pada periode waktu tertentu.
Dataset ini menampilkan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Makassar yang memiliki kompetensi dan sertifikat. Data disajikan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk masing-masing jurusan (TRRH, TIPH, TKSDH, TPHH), beserta total lulusan dari sekolah tersebut.
Data ini merupakan rekapitulasi kuantitatif yang mencatat jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Data ini secara spesifik dipetakan dalam format time-series untuk periode lima tahun (2020-2024) dan diklasifikasikan berdasarkan 38 provinsi di Indonesia.
Data ini menunjukkan luas area penanaman yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), spesifik untuk sub kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (HHK-HA). Data dirinci per provinsi dan mencakup periode tahun 2020 hingga 2024. Ini menggambarkan area yang ditanami kembali oleh pemegang izin pemanfaatan hutan alam selama kurun waktu tersebut
Jelajahi dataset direktorat dan unit kerja di bawah Kementerian Kehutanan