Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Transparan dan Terpadu.
Pencarian Populer:
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi tetap. Data ini menunjukkan penetapan kembali kawasan hutan produksi yang sebelumnya bersifat fleksibel menjadi kawasan produksi tetap sesuai kebijakan tata kelola hutan.
Dataset
Total akses
Data ini mencatat perkembangan luas area Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang statusnya ditingkatkan menjadi Hutan Lindung (HL). Ini berarti kawasan yang tadinya boleh dieksploitasi terbatas, kini dialihkan fungsinya untuk perlindungan ekologi. Ini adalah data restorasi fungsi hutan.
Data ini adalah rekapitulasi kuantitatif per provinsi untuk tahun 2024 yang melacak progres penyelesaian audit kinerja, mulai dari jumlah temuan, total rekomendasi yang diberikan, hingga status tindak lanjut yang tuntas dan yang masih tersisa.
Data ini mencatat jumlah keseluruhan bangunan konservasi tanah berukuran kecil yang dikenal sebagai gully plug atau pengendali jurang. Infrastruktur sederhana ini sengaja dibangun melintang pada alur-alur jurang atau parit yang terbentuk akibat erosi untuk memperlambat kecepatan aliran air permukaan.
Data ini merupakan informasi mengenai luas kawasan konservasi yang mengalami perubahan fungsi menjadi hutan produksi terbatas. Data ini menunjukkan perubahan kebijakan pengelolaan kawasan hutan dari fungsi konservasi menuju fungsi produksi terbatas dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Data ini menyajikan jumlah badan usaha yang telah secara resmi memperoleh izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan perdagangan, khususnya impor, tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari luar negeri. Setiap perusahaan yang terdaftar telah melalui proses verifikasi untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangannya mematuhi regulasi nasional dan konvensi internasional.
Jumlah aduan yang diterima Kementerian Kehutanan diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaannya untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan. Aduan dapat masuk melalui berbagai kanal, seperti SP4N-LAPOR!, JAPRI/WBS, surat resmi, pertemuan langsung, layanan telepon, serta media sosial. Klasifikasi ini dilakukan untuk memetakan asal laporan, meningkatkan kecepatan respons, dan memperkuat sistem pengawasan pengelolaan sektor kehutanan.
Data ini menunjukkan jumlah Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan skala usaha besar. Data ini dirinci per provinsi, memberikan gambaran mengenai jumlah industri pengolahan hasil hutan skala besar yang terdaftar di seluruh Indonesia.
Data ini menyajikan total luas area daratan, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang telah mengalami degradasi atau kerusakan fungsi ekologis secara signifikan. Lahan dikategorikan kritis ketika tutupan vegetasinya sangat minim, lapisan tanah atasnya telah hilang akibat erosi, dan produktivitas biologisnya menurun drastis.
Dataset ini menyajikan jumlah siswa lulusan SMK Kehutanan Negeri (SMKKN) Kadipaten yang dinyatakan kompeten dan telah bersertifikat. Data dirinci berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki dan Perempuan) untuk setiap jurusan: Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRRH), Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH), Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan (TKSDH), dan Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH), serta jumlah total lulusan dari sekolah ini.
Data ini menunjukkan capaian kumulatif persetujuan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Adat (HA) hingga akhir tahun 2024. Data disajikan per provinsi dan mencakup luas area yang disetujui, jumlah Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terlibat.
Jelajahi dataset direktorat dan unit kerja di bawah Kementerian Kehutanan